Tax

Perhitungan Pajak Tenaga Ahli

Dipublikasi 13-10-2020

Tenaga Ahli adalah kelompok dari Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa tertentu yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kode Objek Pajak yang digunakan untuk tenaga ahli adalah 21-100-07.


Perhitungan tenaga ahli bisa saja mendapatkan pengurangan PTKP dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

  1. Memiliki NPWP
  2. Memiliki satu pemberi kerja
  3. Penghasilan berkesinambungan
  4. Berkesinambungan artinya imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
  5. Tidak berkesinambungan artinya imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang hanya satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan


Agar bisa mendapatkan pengurangan PTKP, ketiga syarat di atas harus terpenuhi. Jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, perhitungan pajaknya tidak boleh dikurangi PTKP. Berikut tabel yang menggambarkan ketiga syarat di atas dengan pengurangan PTKP.


Keterangan NPWP.png


Pada dasarnya terdapat tiga skenario perhitungan Tenaga Ahli

  1. Tenaga Ahli Berkesinambungan dikurangi PTKP, dihitung secara kumulatif dengan rumus ((50% x Penghasilan bruto) - PTKP sebulan) x Tarif Pajak
  2. Tenaga Ahli Berkesinambungan tidak dikurangi PTKP, dihitung secara kumulatif dengan rumus (50% x Penghasilan bruto) x Tarif Pajak
  3. Tenaga Ahli Tidak Berkesinambungan, dihitung tidak kumulatif dengan rumus (50% x Penghasilan bruto) x Tarif Pajak


Berikut adalah contoh kasusnya:


Contoh kasus 1:

Ety Rahmawati adalah seorang dokter kandungan yang melakukan praktik di RS Qolbu Jaya dengan memiliki NPWP dan hanya memiliki satu pemberi kerja. Pada tahun 2020, penghasilan yang diterima oleh Ety Rahmawati adalah sebagai berikut:


Contoh Kasus 1-1.png


Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2020 adalah:


Contoh Kasus 1-2.png


Contoh kasus 2:

Ety Rahmawati adalah seorang dokter kandungan yang melakukan praktik di RS Qolbu Jaya yang tidak memiliki NPWP dan hanya memiliki satu pemberi kerja. Pada tahun 2020, penghasilan yang diterima oleh Ety Rahmawati adalah sebagai berikut:


Contoh Kasus 1-1.png


Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2020 adalah:


Contoh Kasus 2-2.png


Contoh kasus 3:

Nashrun Berlianto merupakan seorang konsultan yang memberikan jasa kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp 5.000.000


Perhitungan Pajak Atas Penghasilan

PKP = 50% x Penghasilan Bruto

50% x Rp 5.000.000 = Rp 2.500.000


PPh 21 Sebulan = PKP x Tarif Pajak

Rp 2.500.000 x 5% = Rp 125.000

Sumber
  1. CATAPA

Masih memiliki pertanyaan?

CATAPA selalu siap menjawab pertanyaan Anda.

Kirim Pertanyaan
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.